Kronologi Penyandraan
10 WNI oleh Abu Sayyaf
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelasakan mengenai kasus penyanderaan
10 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf Filipina. Kemlu
membenarkan bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan
kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel)
menuju Batangas (Fililina Selatan). "Pihak pemilik kapal baru mengetahui
terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari
seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf," demikian isi keterangan
tertulis Kemlu.
Lebih lanjut
dijelaskan Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan saat ini sudah di tangan
otoritas Filipina.
Sementara itu kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal masih berada di
tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya.
Dalam
komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera
menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan. "Sejak tanggal 26 Maret,
pihak pembajak sudah 2 kali menghubungi pemilik kapal," sebut Kemlu.
29 Maret
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat.
Dari sumber merdeka.com, Selasa (29/3), ada tiga pasukan elite yang diterjunkan untuk membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.
31 Maret
Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) meyakini operasi pembebasan sandera asal Indonesia yang kini ditawan militan Abu Sayyaf, masih bisa mereka tangani sendiri. Dengan begitu, tawaran bantuan militer Indonesia yang sekarang sudah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus, seperti dilansir inquirer.net.
Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. "Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.
8 April
Umar Patek siap membantu pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Terpidana kasus terorisme 20 tahun bui itu pun mengaku tanpa pamrih apapun, asalkan persyaratan secara teknis dipenuhi.
Umar Patek alias Hisyam bin Alizein merupakan asisten koordinator lapangan dalam aksi terorisme Bom Bali Pertama pada tahun 2002. Insiden itu menewaskan 202 orang. Umar Patek disebut-sebut pernah membekali para petinggi militan Abu Sayyaf saat ini dengan pelatihan menggunakan senjata api serta merakit bom.
10 April
18 Prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di Pulau Jolo, Basilan. Mereka tiba-tiba disergap saat dalam perjalanan menuju medan pertempuran. Meski begitu, lima militan berhasil ditembak mati.
12 April
Terpukul mundurnya tentara Filipina dalam operasi awal penyelamatan sandera dari tangan Abu Sayyaf akhir pekan lalu tidak melemahkan moral prajurit. Militer Filipina justru kembali menggelar operasi penyergapan lanjutan selama 10 jam pada hari berikutnya sepanjang Minggu (10/4) malam hingga Senin (11/4) dini hari, di lokasi yang sama, menurut keterangan juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Berkat operasi lanjutan itu, dipastikan 13 militan tewas.
15 April
Pukul 18.31 telah kapal berbendera Indonesia, yaitu kapal tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi di perairan perbatasan Malaysia-Filipina kembali dibajak. Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal membawa 10 orang ABK WNI. Dalam pembajakan kali ini, seorang ABK tertembak. Sementara itu, lima orang berhasil selamat, sedangkan empat lainnya diculik oleh kelompok tersebut.
26 April
Militan Abu Sayyaf menepati ancaman yang mereka sebar sejak pekan lalu untuk mulai mengeksekusi tiga sandera asing dan satu tawanan asli Filipina. Korban pertama adalah John Ridsdel (68) asal Kanada. Tentara Filipina menemukan kepala pria ini di salah satu pulau kosong kawasan Jolo. Penemuan itu terjadi lima jam setelah tenggat pembayaran tebusan lewat.
29 April
Militer Filipina mengerahkan pesawat tempur membombardir titik-titik diduga markas militan Abu Sayyaf di pedalaman Pulau Jolo, Provinsi Sulu. Salah satu sandera asal Malaysia, Wong Teck Chi, menghubungi orang tuanya lewat sambungan telepon tiga hari lalu. Dia mengaku dipaksa lari berpindah-pindah tempat nyaris setiap beberapa jam sekali oleh para penculiknya.
Militer Filipina mulai menggempur Pulau Jolo melalui udara sejak dua pekan terakhir. "Kami khawatir, anak saya bercerita bahwa sikap para penculik sekarang semakin beringas setelah serangan udara kian intensif," kata Wong Chie Ming, orang tua Tek Chi, yang tinggal di Kota Sibu, Serawak, Malaysia.
29 April
Brigadir Jenderal Alan Arrojado yang selama delapan bulan terakhir memimpin Brigade 501 Provinsi Sulu dicopot. Dia digantikan oleh Kolonel Jose Faustino selepas satu sandera asal Kanada dipenggal oleh militan Abu Sayyaf di Pulau Jolo.
Philippine Star melaporkan, Kamis (29/4), Arrojado kabarnya bersitegang melawan atasannya, Mayor Jenderal Gerrardo Barrientos. Mereka adu pendapat soal strategi menekan militan, terkait operasi pembebasan para sandera.
1 Mei
10
ABK Warga Negara Indonesia telah dibebaskan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di
daerah Sulu pada Minggu siang hari ini. Polisi wilayah Provinsi Sulu, Wilfredo
Cayat mengonfirmasi perihal pembebasan ini.
"Kita infokan ada seorang tidak diketahui menaruh 10 WNI di depan rumah dari Gubernur Sulu (Abdusakur) Toto Tan (II)," kata Cayat, seperti dikutip dari laman the Star, Minggu (5/1).
Presiden Jokowi memastikan 10 WNI tengah malam ini tiba di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun sampai saat ini masih ada 4 WNI yang disandera.
"Kita infokan ada seorang tidak diketahui menaruh 10 WNI di depan rumah dari Gubernur Sulu (Abdusakur) Toto Tan (II)," kata Cayat, seperti dikutip dari laman the Star, Minggu (5/1).
Presiden Jokowi memastikan 10 WNI tengah malam ini tiba di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun sampai saat ini masih ada 4 WNI yang disandera.
Bagaimana
Strategi Negara dalam Penyelesaian masalah dibidang :
-
Politik
1.
Pemerintah utamakan dialog buat bebaskan 10 WNI disandera Abu Sayyaf
Presiden Joko
Widodo menegaskan
pemerintah berkomitmen penuh untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia
yang disandera oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina. Untuk
membebaskan 10 WNI itu, opsi dialog akan dikedepankan oleh pemerintah
Indonesia.
"Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).
Saat ditanya apakah pemerintah akan membayar uang tebusan 50 juta Peso seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf apabila sudah mentok, dia kembali hanya menyatakan opsi dialog akan diutamakan.
"Ya ini tadi yang terakhir opsi dialog," ujarnya.
Jokowi juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina.
"Kita sudah mengutus secara khusus Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan pemrintah Filipina dan kita harus tahu itu kejadiannya ada di wilayah Filipina sehingga kita tidak bisa masuk seenaknya. Gak bisa."
Meski demikian, Jokowi menegaskan telah menginstruksikan pasukan TNI untuk bersiaga di daerah terdekat dengan Filipina, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara.
"Kita juga sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan, terus saya pantau terus. Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi kalau masuk negara lain harus ada izin dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri menjadi satu saya kontak harus ada izin dari parlemen nah ini yang masih belum," ujarnya.
"Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).
Saat ditanya apakah pemerintah akan membayar uang tebusan 50 juta Peso seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf apabila sudah mentok, dia kembali hanya menyatakan opsi dialog akan diutamakan.
"Ya ini tadi yang terakhir opsi dialog," ujarnya.
Jokowi juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina.
"Kita sudah mengutus secara khusus Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan pemrintah Filipina dan kita harus tahu itu kejadiannya ada di wilayah Filipina sehingga kita tidak bisa masuk seenaknya. Gak bisa."
Meski demikian, Jokowi menegaskan telah menginstruksikan pasukan TNI untuk bersiaga di daerah terdekat dengan Filipina, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara.
"Kita juga sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan, terus saya pantau terus. Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi kalau masuk negara lain harus ada izin dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri menjadi satu saya kontak harus ada izin dari parlemen nah ini yang masih belum," ujarnya.
2.
Indonesia desak Filipina jamin nasib 10
WNI disandera Abu Sayyaf
Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) menolak pasukan TNI turun tangan dalam upaya membebaskan sepuluh awak kapal tunda yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf. Mereka beralasan dapat menangani sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah menghormati sikap Filipina tersebut. Dia hanya menekankan yang terpenting Filipina dapat menjamin keselamatan sepuluh awak kapal disandera itu. Yang paling penting harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu harus diselamatkan karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI dan kita bersabar masih menunggu dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk dibebaskan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3).
Pramono menjelaskan, permintaan jaminan keselamatan dari Indonesia itu terus diintensifkan kepada pemerintah ke Filipina. Dia juga menyatakan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi telah memiliki langkah guna membebaskan kesepuluh awak kapal itu. "Menlu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan tapi belum bisa diumumkan kepada publik," ujarnya. Seperti diketahui, Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. "Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin. Pandangan serupa juga disuarakan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Sebagai dua bangsa bersahabat, Indonesia tak bisa begitu saja mencampuri yuridiksi Filipina dalam menangani kasus penculikan semacam ini. "Kecuali mereka meminta bantuan, baru kita ikut masuk," ujarnya. Padilla mengakui pembicaraan serta koordinasi tingkat tinggi antara pemerintah Filipina dan Indonesia tentang metode serta strategi pembebasan sandera masih berlangsung. Sejauh ini, pihaknya berupaya meyakinkan TNI bahwa AFP sendirian sudah mampu mengamankan para WNI tersebut yang disekap Abu Sayyaf kemungkinan di sebuah pulau kosong dekat Kepulauan Sulu.
Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) menolak pasukan TNI turun tangan dalam upaya membebaskan sepuluh awak kapal tunda yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf. Mereka beralasan dapat menangani sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah menghormati sikap Filipina tersebut. Dia hanya menekankan yang terpenting Filipina dapat menjamin keselamatan sepuluh awak kapal disandera itu. Yang paling penting harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu harus diselamatkan karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI dan kita bersabar masih menunggu dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk dibebaskan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3).
Pramono menjelaskan, permintaan jaminan keselamatan dari Indonesia itu terus diintensifkan kepada pemerintah ke Filipina. Dia juga menyatakan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi telah memiliki langkah guna membebaskan kesepuluh awak kapal itu. "Menlu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan tapi belum bisa diumumkan kepada publik," ujarnya. Seperti diketahui, Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. "Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin. Pandangan serupa juga disuarakan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Sebagai dua bangsa bersahabat, Indonesia tak bisa begitu saja mencampuri yuridiksi Filipina dalam menangani kasus penculikan semacam ini. "Kecuali mereka meminta bantuan, baru kita ikut masuk," ujarnya. Padilla mengakui pembicaraan serta koordinasi tingkat tinggi antara pemerintah Filipina dan Indonesia tentang metode serta strategi pembebasan sandera masih berlangsung. Sejauh ini, pihaknya berupaya meyakinkan TNI bahwa AFP sendirian sudah mampu mengamankan para WNI tersebut yang disekap Abu Sayyaf kemungkinan di sebuah pulau kosong dekat Kepulauan Sulu.
-
TNI
1. TNI siapkan kapal untuk bebaskan 10 WNI disandera kelompok militan
Filipina
TNI tengah mempersiapkan diri untuk upaya pembebasan 10 WNI yang
disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Kepala Staf TNI Angkatan
Laut, Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan kapal
untuk membantu pembebasan warga negara Indonesia itu. "Untuk pembebasan
Panglima TNI yang mengatur, semua ada konsepnya," kata Ade seperti dikutip
di Antara, Rabu (30/3). Ade menegaskan, Indonesia sudah mempunyai pengalaman
dalam pembebasan sandera. Yaitu saat membebaskan kapal yang di sandera di
Somalia.
"Semua rencana
sudah disiapkan Panglima TNI, pasukan elit sudah disiagakan," ujar dia. Sebelumnya,
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi
dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh
perompak kelompok Abu Sayyaf. "Seperti telah disampaikan Menlu Retno
Marsudi, prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara," katanya. Menurut
Gatot, berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim dari Filipina, lokasinya
ada di Filipina. Pihaknya sedang berkoordinasi terus dengan Filipina terkait
hal-hal yang perlu disiapkan. Negosiasi akan
saya lakukan dengan panglimanya. Prioritas utama pemerintah adalah
menyelamatkan WNI," tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD)
ini. Adapun TNI sudah menyiapkan 5 KRI yakni KRI Surabaya,
KRI Acak, KRI Mandau, KRI Macan dan KRI Ahmad Yani. Selain itu juga akan
dibantu antara lain dengan 1 unit helikopter, 2 pesawat fix Wing, serta
Kopaska. Kota Tarakan di Kalimantan Utara, juga dipersiapkan untuk menjadi
pusat komando lantaran posisinya yang strategis, seandainya Filipina
mengizinkan mereka terlibat operasi pembebasan.
2. Jika diminta, pemerintah siap kirimkan
perwira kopasus bantu militer Filipina bebaskan 10 WNI dari sandera Abu Sayyaf
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat bicara soal perkembangan 10
warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok militan garis keras Filipina
Abu Sayyaf. Luhut mengatakan, dari pihak Filipina sendiri sudah ada pergerakan
ke wilayah tempat para anak buah kapal asal Indonesia itu disekap. Luhut mengungkapkan, ada
tiga pasukan militer Filipina yang mengepung wilayah Provinsi Sulu, tempat 10
ABK itu diduga dibawa oleh militan Abu Sayyaf. "Ya ada tiga
batalion," ucap Luhut, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/4). Luhut
menyayangkan konstitusi Filipina yang melarang tentara asing masuk negaranya.
"Itu urusan mereka,
bukan urusan kita, karena konstitusi dia (Filipina) bilang tidak boleh ada
tentara asing masuk ke sana, kecuali atas izin kongres," kata Luhut. Luhut
mengungkapkan jika Filipina mengizinkan, dia akan mengirim perwira ke sana
untuk memberikan asistensi. "Kalau itu mereka izinkan, ada satu atau dua
perwira kita untuk datang ke sana. Saya menyarankan kalau bisa perwira dari
komando pasukan khusus yang bisa mengasistensi mereka di sana," tutur
mantan Danjen Kopassus tersebut.
Pendapat anda jika
terjadi kejadian yang sama lagi di waktu mendatang, apa yang harus dilakukan
pihak Negara kita?
Yang dilakukan oleh Negara
Indonesia jika terjadi lagi kasus penyandraan oleh warga Negara Indonesia yaitu,
harus adanya penanganan yang cepat. Kenapa harus ada penanganan yang cepat? Karena
otomatis pemerintah sudah tau, bagaimana triknya untuk menyelamatkan warga Negara
Indonesia yang telah di sandera dengan trik yang dilakukan oleh kasus-kasus
sebelumnya, tetapi juga harus adanya penambahan penanganan dari kasus
sebelum-sebelumnya, agar warga Negara Indonesia yang sedang di sandera tidak
perlu merasakan ketakutan. Dan negara juga harus menenangkan keluarga yang telah di sandera, agar tidak merasa khawatir.
Lalu juga harus adanya
kerjasama antara pemerintah dengan TNI, Polisi, dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam menjaga keutuhan negara. Karena dengan adanya kerja
sama yang baik, maka akan terjadi juga hasil yang baik. Sebelum adanya
penyadraaan, sebaiknya di daerah perairan yang merupakan daerah yang rawan akan
hal tersebut, harus di jaga sebaik mungkin dengan angkatan laut perbatasan, agar warga
Negara Indonesia pada saat melakukan kegiatannya di daerah perairan tersebut,
dapat merasa aman dan nyaman. Dan juga pemerintah negara harus menghadirkan kembali melindungi bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara. Dan sebaiknya untuk para nelayan atau siapapun yang melewati daerah yang rawan akan peyandraan, atau bahkan yang tidak rawan, diberikan langkah-langkah melakukan perjalanan yang baik yang aman. Dan juga diberikan cara untuk menghindar dari para penyandra tersebut atau cara pertama untuk mengatasi penyandraan.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar